Home > tentang kami > Dede ( Wakil Gubernur Jawa Barat ) Angkat Usulan Pamekaran 10 Kabupaten

Dede ( Wakil Gubernur Jawa Barat ) Angkat Usulan Pamekaran 10 Kabupaten

Reporter: Puji

Bandung, (Pakuan) – Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf mengangkat lagi usulan pemekaran daerah di 10 kabupaten di Jawa Barat.Dia menyatakan,pemekaran 10 daerah itu sudah sangat mendesak.

Dede mengatakan, dibanding Jateng dan Jatim,jumlah daerah otonom di Jabar yang hanya 26 kabupaten/kota sangat kurang.Tidak ideal juga jika dirasiokan dengan jumlah penduduk sekitar 42 juta jiwa. Jateng dengan penduduk 38 juta jiwa punya 36 kabupaten/ kota sedangkan Jatim 39 juta penduduk punya 38 kabupaten/kota.

”Paling tidak, Jabar mesti punya 36 kabupaten/kota atau 10 daerah otonom baru dari saat ini hanya 26 kabupaten/ kota. Sejumlah kabupaten di wilayah utara, tengah, dan selatan layak dimekarkan karena berpenduduk padat dan wilayahnya luas,”ujarnya kepada wartawan di Bandung, kemarin.

Menurut Dede, pemekaran di 10 daerah harus menjadi agenda prioritas mengingat banyak daerah masih sangat tertinggal dalam pembangunan fisik maupun pembangunan manusia. Dia tidak menyebutkan 10 daerah yang dimaksudnya.

Namun, sejauh ini, memang muncul wacana dan proses pemekaran wilayah setidaknya di 10 kabupaten di Jawa Barat antara lain Kabupaten Pangandaran yang ingin memisahkan diri dari Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut Selatan dari Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur Selatan dari Kabupaten Cianjur,Kota Cipanas dari Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi Utara dari Kabupaten Sukabumi.

Kemudian, Kabupaten Jampang Mandiri yang ingin memisahkan diri dari Kabupaten Sukabumi,Kabupaten Bogor Barat dari Kabupaten Bogor,Kabupaten Bekasi Utara dari Kabupaten Bekasi,Kabupaten Cikampek dari Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Subang Utara yang ingin memisahkan diri dari Kabupaten Subang.

Belakangan,muncul pula wacana pemekaran Kabupaten Bandung Timur dan dan Lembaga Pengelola Perkotaan di Kawasan Pendidikan Kecamatan Jatinangor,Kabupaten Sumedang. Desakan pemekaran wilayah belakangan juga kembali mencuat di Wilayah III Cirebon.

Lima kabupaten/kota di sana yaitu Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kota/Kabupaten Cirebon,dan KabupatenIndramayudiarahkan menjadi Provinsi Cirebon dan berpisah dari Jabar. Dede melanjutkan, sumbu utama pelayanan publik dan pembangunan daerah terletak di kabupaten/kota. Pemerintah provinsi hanya berfungsi dan berperan sebagai koordinator, pendukung,dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

”Urusan pendidikan semuanya di kabupaten dan kota. Kita kalau ngurus KTP (kartu tanda penduduk) juga bukan ke provinsi. Dengan adanya pemekaran, pelayanan publik dapat lebih dikonsentrasikan sehingga kesejahteraan masyarakat di daerah yang dimekarkan bisa lebih meningkat,” ujar wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Dede menjamin,Pemprov Jabar akan segera memproses pemekaran kabupaten sesuai dengan prosedur yang ada jika hal itu murni berdasarkan keinginan masyarakat setempatdansudahada lampuhijau dari pemerintah pusat dan DPR. Meski mendorong dan mendukung penuh pemekaran 10 daerah otonom, Dede meminta tujuan serta prosesnya harus benar-benar mendalam berdasarkan kajian ilmiah.

Jangan sampai tujuan pemekaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalah dengan ambisi kekuasaan, rebutan lahan, atau menjadi ajang balas dendam politik lantaran kalah pilkada. Dia menekankan,salah satu bukti kesuksesan pemekaran adalah kemandirian daerah, bukan justru beban baru pemerintah pusat,pemerintah provinsi,dan terus ”menyusu” ke kabupaten induk.

Dede juga meminta semua pihak bersabar dan menghormati keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menetapkan moratorium atau menghentikan sementara pemekaran daerah. Apalagi, keputusan ini didukung Dewan Perwakilan Daerah (DPD).Departemen Dalam Negeri (Depdagri) juga sedang mengkaji secara mendalam dampak pemekaran selama ini.

Dia menambahkan, penamaan daerah baru hasil pemekaran tidak perlu lagi menggunakan embel-embel nama kabupaten induk ditambah barat,timur,selatan,atau utara, seperti halnya Kabupaten Bandung Barat (KBB). Nama daerah baru sebaiknya menyesuaikan dengan akar budaya,identitas historis,dan faktor geografis setempat.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jabar Ahmad Adib Zain yang juga ketua DPW PAN Jabar sudah sejak 2006 menyuarakan bahwa provinsi ini idealnya terdiri atas 40 kabupaten/ kota. Saat itu Adib bahkan menargetkan bahwa pada 2009,Jabar sudah memiliki 14 daerah otonom baru. Bupati Sukabumi Sukmawijaya beberapa kali mengakui kerepotan mengurus kabupaten terluas di Jabar itu.

Dia sangat mendukung dan membuka diri atas aspirasi pemekaran daerah yang dipimpinnya menjadi dua daerah otonom baru yakni Kabupaten Sukabumi Utara dengan ibu kota Cibadak dan Kabupaten Sukabumi Selatan dengan ibu kota Jampangkulon. Namun,berdasarkan peraturan baru,Kabupaten Sukabumi hanya bisa dimekarkan dengan satu daerah otonom sehingga proses yang dilanjutkan hingga kini hanya Sukabumi Utara.

Hasil kajian pemekaran berikut persetujuan paripurna DPRD setempat dan laporan penjaringan aspirasi sudah dikirim ke Pemprov Jabar. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan sangat mendukung pemekaran Kabupaten Sukabumi. Saat berkampanye Pilgub Jabar 2008 lalu,salah satu pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini beberapa kali menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Kabupaten Bogor Barat.

Sementara itu, pengamat otonomi daerah dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sadu Wasistiono mengatakan, beberapa kabupaten di Jabar memang masih perlu dimekarkan.Namun tidak semata-mata hanya membandingkan dengan provinsi Jateng dan Jatim.

Harus ada kajian dari berbagai aspek karena kesejahteraan masyarakat tidak bisa ditingkatkan hanya dengan pemekaran. ”Bisajadidaerahotonombaru itu malah akan menjadi persoalan baru,”ujarnya kepada wartawan,kemarin. Dia mengungkapkan, pemekaran beberapa kabupaten di Jabar merupakan kajian lama sejak masa Gubernur Danny Setiawan.
Jika memang memungkinkan, lanjut Sadu,harus ada tindak lanjut dari pemerintahan sekarang melalui pengkajian akademik yang valid. Prosedur dan aturan harus benar-benar diikuti sesuai PP No 78/2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
”Ada 16 persyaratan di PP No 78 tahun 2007. Itu acuannya. Jangan sampai ambisi dan emosional yang lebih dikedepankan. Akan sangat berbahaya,” tegasnya.

—————– Berita terkait —————–Jumat, 11 Januari 2008/01:26:20 WIB

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: